Dari persyaratan profesi diatas,
pustakawan sudah memenuhi kulifikasi terhadap tugas-tugas seseorang sebagai
profisional. Baik dari pengetahuan perpustakaan, Organisasi IPI taraf nasional,
Pendidikan profesi pustakawan, perpustakaan yang sudah memiliki kode etik,
menyajikan jasa, mandiri dan mempunyai otoritas yang baik, pendidikan yang
terus berkembang dari konfensional ke otomasi, dan pengklasifikasian yang
memudahkan pemustaka. Hai ini sudah jelas sebagaimana pustakawan sudah
melaksanakan tugasnya sebagai seorang yang professional. Dipertegas juga oleh
Lasa Hs (2009:289) bahwa profesi pustakawan Indonesia diakui secara formal
sebagai tenaga fungsional berdasarkan SK MENPAN No. 18/MENPAN/1988 dan SK ini
diperbarui dengan SK MENPAN No.33/1998. Surat keputusan inipun lalu direvisi
dan keluarlah SK MENPAN No.132 TH 2002, sebagai pelaksana keputusan tersebut,
terakhir telah dikeluarkan peraturan kaperpusnas No.2 Th 2008. Pengembangan
suatu profesi dipengaruhi oleh factor-faktor sosial, budaya, ilmu, dan
teknologi yang dapat dibagi dalam indicator-indikatoe yakni; 1). Tingkat
kebutuhan masyarakat.; 2). Standar keahlian.; 3). Selektivitas keanggotaan.;
4). Kemauan untuk berkembang.; 5). Hubungan profesi dan ilmu pengetahuan.; 6).
Institusi.; 7). Tingkat Pendidikan.; 8). Kode etik.; 9). Pengamalan ilmu
pengetahuan.; 10). Organisasi profesi.
Sebagai
anggota profesi di perpustakaan yang di naungi oleh IPI (Ilmu Perpustakaan Dan
Informasi), harusnya kita ikut berpartisipasi dalam menjalankan mandat
keprofesionalan perpustakaan. Seperti yang di paparkan oleh H.M. Ardi Siswanto (2012)[1]
dalam rekomendasinya tentang sejauh mana peran pustakawan sebagai anggota
profesi, yaitu sebagai berikut:
(1) Setiap permasalahan yang muncul
baik dari anggota maupun pengurus hendaknya perlu dipertimbangkan dari berbagai
sudut pemecahan masalah. Pemecahan masalah yang efektif hendaknya sesuai dengan
kebutuhan anggota. Pengurus Pusat hendaknya berkonsentrasi pada kebijakan yang
berskala Nasional dan lebih banyak memberikan otonomi kepada pengrus daerah
sebagai basis pengembangan karir para pustakawan yang ada di daerah. Sedangkan
pengurus cabang lebih banyak berkonsentrasi pada tuntutan kebutuhan anggota
sebagai basis operasional kegiatan profesi.
(2) Otonomi Daerah hendaknya dapat
dijadikan modal awal para pustakawan di daerah untuk terus mengembangkan karir
profesi kepustakawanannya untuk lebih mengenal jati dirinya sebagai anggota
profesi yang pada gilirannya profesi pustakawan akan lebih dikenal oleh seluruh
lapisan masyarakat sebagai organisasi yang lebih mandiri.
(3) Kerjasama antara Pemerintah
Daerah dan Organisasi Profesi yang ada di daerah (PD dan PC) merupakan suatu
keharusan jika kita hendak sejajar dengan organisasi profesi lain.
(4) Tuntutan profesionalisme yang
diamanatkan oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga lebih-lebih tercermin
dalam kode etik pustakawan sekalipun masih dipertanyakan hendaknya dijadikan
aset yang cukup berharga sebagai suatu organisasi yang dituntut kemandiriannya.
(5) Persaingan global yang cukup
kompetitif disegala bidang merupakan tantangan profesi kepustakawanan untuk
dapat melakukan terobosan yang lebih bermakna ketimbang memikirkan dan
mempertajam perbedaan yang tak pernah terselesaikan bahkan lebih memunculkan
permasalahan baru yang lebih rumit.
(6) Kunci keberhasilan suatu
organisasi akan banyak bergantung sejauh mana pengurus dan anggota dapat
mengimplementasikan program kerjanya dengan terus menjunjung tinggi asas
kebersamaan sesama anggota. Pilar-pilar kegagalan dan keberhasilan suatu
organisasi masa lalu dan sekarang hendaknya dapat dijadikan bahan renungan kita
semua untuk melangkah lebih jauh. Bahkan perubahan sekecil apapun akan lebih
baik, ketimbang kita mempertahankan status.
[1] H.M. Ardi Siswanto. 2008. Otokritik Ipi
Sebagai Organisasi Profesi Dalam Rangka Otonomi Daerah. Diundauh http://kangtarto.blogspot.com/2008/01/otokritik-ipi-sebagai-organisasi.html pada tanggal 9/10/2012, pukul 14:15:40
Tidak ada komentar:
Posting Komentar